Berita Kadaluarsa – SBY `Nombok` Rp 20 M ke Jokowi Demi Rekayasa Cuaca
Berita Kadaluarsa kali ini akan memberikan berita dan informasi kadaluarsa tentang SBY `Nombok` Rp 20 M ke Jokowi Demi Rekayasa CuacaPemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terpaksa 'nombok' Rp 20 miliar untuk membiayai pembuatan teknologi modifikasi cuaca (TMC) yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 28 miliar. Hal ini karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 tak kunjung disahkan.
Angka Rp 20 miliar itu merupakan porsi yang anggaran yang harus dikeluarkan Pemprov DKI, sedangkan sisanya Rp 8 miliar tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB.
"Karena dewan belum mengesahkan APBD, ya mau bagaimana lagi, karena mendesak menggunakan APBN terlebih dahulu," ujar Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Wiriyatmoko di Jakarta, Senin (14/1/2014).
Wiriyatmoko mengaku belum tahu kapan Dewan akan mengesahkan APBD DKI 2014. Target pengesahan sendiri selama ini selalu meleset. Sejak dari 30 November 2013 kemudian molor menjadi 27 Desember 2013, dan terakhir pengesahan ditargetkan menjadi 15 Januari 2014.
Menurut Wiriyatmoko, apabila target terakhir APBD belum juga disahkan, seluruh program dalam RAPBD baru dapat berjalan pada Februari. Sedangkan anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD 2014 khusus untuk penanganan dan penanggulangan banjir besarnya mencapai Rp 41 miliar.
"Setelah pengesahan oleh DPRD pun tidak langsung dapat dipakai anggarannya. Karena harus melalui pengkajian oleh Mendagri," ujar Wiriyatmoko.
Kepala BNPB Syamsul Ma'arif membenarkan pihaknya `nombok` sebesar Rp 20 miliar demi terlaksananya rekayasa cuaca. Menurutnya, rekayasa cuaca harus dilakukan lantaran status Jakarta yang saat ini berstatus Siaga Darurat Banjir.
"Mau bagaimana lagi, uangnya Pemprov DKI belum keluar. Harus menunggu paripurna terlebih dahulu," ujar Syamsul.
Tindakan BNPB yang harus rela 'nombok' Rp 20 miliar agar rekayasa cuaca dapat dilakukan didasari atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta BNPB untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam menanggulangi banjir.
"Saya menginstruksikan Kepala BNPB untuk membantu penuh Gubernur DKI Jakarta agar bisa menangani banjir ini dengan baik, cepat dan tepat," ujar Presiden SBY melalui akun twitter pribadi @SBYudhoyono.
Khusus program rekayasa cuaca, SBY meminta kepada BNPB, agar segera mungkin meluncurkan rekayasa cuaca agar banjir di Jakarta dapat berkurang. "BNPB luncurkan teknologi modifikasi cuaca kerja sama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), karena musim hujan ini akan berlangsung 2 bulan ke depan," imbuh Presiden SBY. (Mvi/Sss)
Angka Rp 20 miliar itu merupakan porsi yang anggaran yang harus dikeluarkan Pemprov DKI, sedangkan sisanya Rp 8 miliar tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB.
"Karena dewan belum mengesahkan APBD, ya mau bagaimana lagi, karena mendesak menggunakan APBN terlebih dahulu," ujar Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Wiriyatmoko di Jakarta, Senin (14/1/2014).
Wiriyatmoko mengaku belum tahu kapan Dewan akan mengesahkan APBD DKI 2014. Target pengesahan sendiri selama ini selalu meleset. Sejak dari 30 November 2013 kemudian molor menjadi 27 Desember 2013, dan terakhir pengesahan ditargetkan menjadi 15 Januari 2014.
Menurut Wiriyatmoko, apabila target terakhir APBD belum juga disahkan, seluruh program dalam RAPBD baru dapat berjalan pada Februari. Sedangkan anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD 2014 khusus untuk penanganan dan penanggulangan banjir besarnya mencapai Rp 41 miliar.
"Setelah pengesahan oleh DPRD pun tidak langsung dapat dipakai anggarannya. Karena harus melalui pengkajian oleh Mendagri," ujar Wiriyatmoko.
Kepala BNPB Syamsul Ma'arif membenarkan pihaknya `nombok` sebesar Rp 20 miliar demi terlaksananya rekayasa cuaca. Menurutnya, rekayasa cuaca harus dilakukan lantaran status Jakarta yang saat ini berstatus Siaga Darurat Banjir.
"Mau bagaimana lagi, uangnya Pemprov DKI belum keluar. Harus menunggu paripurna terlebih dahulu," ujar Syamsul.
Tindakan BNPB yang harus rela 'nombok' Rp 20 miliar agar rekayasa cuaca dapat dilakukan didasari atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta BNPB untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dalam menanggulangi banjir.
"Saya menginstruksikan Kepala BNPB untuk membantu penuh Gubernur DKI Jakarta agar bisa menangani banjir ini dengan baik, cepat dan tepat," ujar Presiden SBY melalui akun twitter pribadi @SBYudhoyono.
Khusus program rekayasa cuaca, SBY meminta kepada BNPB, agar segera mungkin meluncurkan rekayasa cuaca agar banjir di Jakarta dapat berkurang. "BNPB luncurkan teknologi modifikasi cuaca kerja sama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), karena musim hujan ini akan berlangsung 2 bulan ke depan," imbuh Presiden SBY. (Mvi/Sss)
Terimakasih anda telah meluangkan waktu untuk membaca artikel kadaluarsa SBY `Nombok` Rp 20 M ke Jokowi Demi Rekayasa Cuaca simak informasi dan berita kadaluarsa lainnya hanya di kadahluarsa.com
0 Comments
